Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Garut dan Kudus dalam mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah masing-masing. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan program prioritas Presiden.
“Saya senang karena Kudus dan Garut berinisiatif mempercepat program Sekolah Rakyat. Ini bagian dari upaya memutus transmisi kemiskinan,” ujar Agus Jabo saat audiensi di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Audiensi tersebut turut membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen serta penguatan kesiapsiagaan bencana melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB) di kedua daerah.
Perwakilan DPRD Kudus, Valerie, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 6.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kudus.
“Data di lapangan menunjukkan masih banyak anak tidak sekolah akibat berbagai persoalan. Ini perlu jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kendala utama pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus adalah keterbatasan lahan.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari desil 1 dan 2 DTSEN sebagai bagian dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada 2026.
“Sekolah Rakyat harus unggul, dengan fasilitas lengkap seperti asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, hingga tempat ibadah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen membutuhkan lahan minimal 6,8 hektare milik pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis, termasuk tidak berada di kawasan rawan bencana serta memiliki kontur lahan yang layak.
Selain isu pendidikan, wilayah Kudus juga menghadapi potensi bencana seperti banjir dan longsor. Hal ini mendorong usulan penguatan program KSB guna mendukung ketersediaan buffer stock logistik dan dapur umum di tingkat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda, menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa dalam empat rombongan belajar. Namun, Garut juga masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
“Selain itu, kami juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana,” jelasnya.
Terkait kesiapsiagaan bencana, Wamensos mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan pembentukan KSB dan lumbung sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat.
“Silakan ajukan ke bupati untuk mengusulkan KSB dan lumbung sosial,” tegasnya.
Kemensos sendiri telah menyiapkan skema bantuan sosial adaptif dalam penanganan bencana, yang mencakup tahapan pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Di akhir pertemuan, Agus Jabo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program sosial.
“Kalau daerah mengalami kendala, segera koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika masih tidak sanggup, naikkan ke Kemensos agar kita cari solusi bersama,” pungkasnya. (Red)
