Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Bupati OKU Timur H. Lanosin dan Bupati Sambas Satono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
“Kalau program ini tidak disambut, rugi. Ini sudah bagus, harus jadi. Saya kawal,” kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
“Syarat Ketat Pembangunan”, Gus Ipul menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi pemerintah daerah, terutama terkait kesiapan lahan.
Lahan yang diusulkan minimal seluas 7 hektare, berstatus clean and clear, memiliki sertifikat resmi, tidak dalam sengketa, serta aman dari risiko bencana. Selain itu, lokasi juga harus memiliki akses yang mudah dijangkau.
“Harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya,” ujarnya.
“Fasilitas Lengkap untuk Siswa”, Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan berasrama dengan fasilitas lengkap bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Fasilitas tersebut meliputi makan bergizi tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, delapan set seragam, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penyediaan perangkat belajar seperti laptop.
Seluruh siswa juga akan tinggal di asrama selama menempuh pendidikan.
“Yang sekolah di situ adalah warga setempat. Tidak bisa dari luar,” kata Gus Ipul.
“Daerah Siap Dukung” Bupati OKU Timur H. Lanosin menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung program tersebut. Pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan seluas 9,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Apapun persyaratannya, kami siap melaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sambas Satono juga menyampaikan bahwa pihaknya telah lebih dulu mengajukan proposal dan menyiapkan lahan seluas 9,33 hektare di wilayah Jagur.
Ia menyebut lahan tersebut telah memiliki sertifikat, didukung akses air bersih, serta kondisi tanah yang relatif datar.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul meminta agar usulan dari Sambas dapat masuk dalam tahap ketiga pembangunan yang direncanakan pada Oktober 2026.
“Antisipasi KKN” Di sisi lain, Mensos mengingatkan agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Harus direspon dengan baik, jangan sampai ada KKN,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, sekaligus menjadi instrumen jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan. (Red)
