Lampung Selatan – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, menegaskan bahwa pengembangan kawasan Kota Baru di Lampung Selatan memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan Provinsi Lampung.
Menurut Lesty, Kota Baru tidak semata dipandang sebagai proyek pembangunan fisik, melainkan langkah strategis jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan wilayah di Bumi Ruwa Jurai.
“Pengembangan Kota Baru bukan hanya soal membangun gedung atau infrastruktur, tetapi tentang menyiapkan pusat pertumbuhan baru yang berdampak langsung bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Lesty saat memberikan keterangan, Kamis (29/1/2026).
Meski demikian, Lesty mengakui bahwa mewujudkan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan kawasan strategis membutuhkan proses panjang serta perencanaan yang matang. Karena itu, konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan.
Ia menegaskan, dari sisi kelembagaan, DPRD Provinsi Lampung pada prinsipnya memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat.
“Dari kelembagaan DPRD, tentu kami mendukung yang terbaik untuk Lampung, dengan tetap berpedoman pada SOP serta mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku,” tegasnya.
Lesty juga menekankan bahwa aspek legalitas, tata ruang, dan prosedur teknis harus menjadi prioritas utama agar pengembangan Kota Baru memiliki kepastian hukum serta arah pembangunan yang jelas.
Dukungan terhadap pengembangan kawasan strategis ini turut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Pada hari yang sama, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Exit Tol Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi tersebut dinilai strategis karena menjadi bagian dari ruas Tol Bakauheni–Terbanggi Besar yang menopang konektivitas regional Sumatra.
Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Tim Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, bersama sejumlah anggota, di antaranya Haryanto, Irine Yusiana Roba Putri, Daniel Mutaqien Syarifuddin, dan Danang Wicaksana. Turut hadir pula Novita Wijayanti, Teguh Iswara Suardi, Abdul Hadi, Ghufran, dan Harmusa Oktaviani yang secara langsung meninjau kesiapan infrastruktur di lapangan.
Kehadiran dua putra daerah Lampung yang kini duduk di Komisi V DPR RI, yakni Mukhlis Basri dan Hanan A. Rozak, menambah bobot pembahasan. Keduanya aktif menyampaikan masukan terkait kebutuhan infrastruktur daerah agar selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI melihat potensi besar integrasi antara jalan tol dengan akses menuju kawasan Kota Baru. Konektivitas ini diyakini akan mempercepat arus logistik dan mobilitas masyarakat, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di kawasan penyangga ibu kota provinsi.
Sebagai penutup, seluruh pihak sepakat bahwa penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, DPR RI, dan DPRD Provinsi Lampung menjadi syarat mutlak keberhasilan proyek strategis Kota Baru. Sinergi lintas kelembagaan ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan pembangunan, kepastian anggaran, serta regulasi yang berpihak pada kepentingan jangka panjang daerah. (Red/Adv)
