Jakarta – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung resmi menyampaikan aspirasi masyarakat Lampung kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Aspirasi tersebut merupakan rangkuman tuntutan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang sebelumnya menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Lampung pada Senin (1/9/2025).
Gubernur Mirza menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dan DPRD Lampung dalam mengawal suara rakyat hingga ke tingkat nasional.
“Suara rakyat bukan sekadar tuntutan, tetapi arah pembangunan yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Semua aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan,” tegas Gubernur Mirza.
Dalam aksi damai yang berlangsung kondusif tersebut, Gubernur Mirza bersama Ketua DPRD Lampung, Pangdam XXI/Radin Inten, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, serta Forkopimda dan anggota DPRD Lampung lainnya turun langsung menemui massa, duduk bersama, dan berdialog terbuka.
Adapun beberapa tuntutan strategis yang disampaikan massa antara lain:
-
Mendesak DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset
-
Menolak kenaikan tunjangan dan gaji DPR
-
Mendesak evaluasi menteri yang dianggap bermasalah
-
Meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menarik kader bermasalah
-
Mendesak mutasi total di tubuh Polri, termasuk Kapolri, serta evaluasi Polda Lampung
-
Menuntut pembebasan lahan Anak Tua dan penghentian penguasaan lahan oleh PT SGC
-
Mendesak peningkatan gaji guru dan dosen
-
Menolak efisiensi yang menurunkan kualitas layanan pendidikan
-
Mendesak percepatan pembahasan RUU KUHP
-
Mendesak reformasi agraria di Lampung oleh Menteri ATR/BPN
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi langkah Gubernur dan Ketua DPRD Lampung yang hadir langsung mengawal aspirasi masyarakat.
“Kami menerima dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait, termasuk Presiden. Ini langkah baik untuk memastikan suara masyarakat Lampung sampai ke pusat,” ujar Muzani.
Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan yang efektif antara masyarakat Lampung dan pemerintah pusat, sehingga aspirasi yang disuarakan dalam aksi damai benar-benar mendapat tindak lanjut konkret. (Red/Adv)
