Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, SE MBA pimpin Rapat Paripurna di ruang sidang paripurna setempat, Rabu (2/7/2025).
Paripurna membahas Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari Fraksi-Fraksi dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2024.
Tak hanya itu, dibahas juga terhadap Dua Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung,
“Mengenai Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung ini terkait Raperda Pemberian Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029,” papar Giri.
Hadir di paripurna Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., para pimpinan DPRD Lampung, forkopimda, para pejabat pemerintah daerah Provinsi Lampung serta undangan lainnya.
Jihan Nurlela dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kolaborasi guna mempercepat pemulihan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan di Provinsi Lampung.
Ia menyampaikan, belanja daerah pemerintah Provinsi Lampung telah merealisasikan 85,73 persen dari 100 persen sumber daya yang telah dimanfaatkan untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Lebih lanjut Jihan mengatakan, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.
Dokumen ini menjadi penjabaran dari visi-misi serta program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur.
Serta peningkatan daya saing daerah yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung tahun 2025-2045 yang berfokus pada kemiskinan, ketimpangan kesehatan dan pendidikan, transformasi struktur ekonomi daerah tahap industri berbasis nilai tanda ekonomi hijau dan digitalisasi UMKM.
Selain itu, Provinsi Lampung juga melakukan strategi kolaborasi dengan memprioritaskan permasalahan dan isu yang strategis di daerah, yaitu kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas utamanya.
Hal ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut ketersediaan akses dasar pendidikan, kesehatan, dan air bersih.
Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan dengan intervensi terhadap kelompok paling miskin.
Pemulihan pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi pembuatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi agraris serta UMKM.
Selanjutnya terkait kondisi jalan, Provinsi Lampung menjadi prioritas peningkatan pemanfaatan jalan khususnya ruas ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Jihan menyampaikan pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen dan akan terus berkomitmen guna menjadikan Provinsi Lampung sebagai daerah yang ramah terhadap investasi.
“Tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi perlindungan terhadap UMKM lokal agar investasi yang masuk tidak mematikan usaha rakyat kecil,” tandas dia. (Red/Adv)
