Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjelang Ramadan 1447 H. Ia menegaskan, DTSEN merupakan fondasi utama seluruh program bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Seruan tersebut disampaikan dalam kegiatan Ramadhan Bahagia: Putus dari Putus Asa di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026), yang dihadiri pejabat tinggi pratama, pejabat tinggi madya, serta ratusan pegawai di lingkungan Kemensos.
“Saya ingin mengajak seluruh jajaran Kemensos untuk mau dan bersedia ‘berjihad’ menghadirkan data yang akurat dengan meluangkan sedikit waktu dan pikiran untuk ikut dalam pemutakhiran data DTSEN,” tegas Gus Ipul.
DTSEN Kunci Keadilan Sosial
Gus Ipul menekankan, kesalahan data berisiko membuat bantuan tidak tepat sasaran—yang berhak terlewat, sementara yang tidak berhak justru menerima. Karena itu, pemutakhiran DTSEN tidak bisa hanya dibebankan kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pegawai.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjangkau warga prasejahtera yang belum tersentuh bantuan sosial, yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “The Invisible People”.
“Ketika pegawai Kemensos melihat tetangga, saudara, teman atau siapa pun yang termasuk the invisible people, kita bisa membantu dengan cara ikut melakukan updating atau pemutakhiran data DTSEN,” ujarnya.
Menurutnya, keadilan sosial hanya dapat diwujudkan bila basis datanya akurat. “Data bukan sekadar angka. Di dalamnya ada hak warga negara dan ada keadilan yang harus kita jaga,” kata Gus Ipul.
Jalur Partisipatif dan Formal
Mensos menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dapat dilakukan melalui dua jalur.
Pertama, jalur partisipatif atau informal melalui aplikasi Cek Bansos, Call Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171. Ia mengingatkan agar seluruh pegawai memahami mekanisme tersebut sehingga dapat menjadi contoh di masyarakat.
“Jangan sampai kita mengajak orang di mana-mana sementara pegawai Kemensos tidak paham Cek Bansos,” tegasnya.
Kedua, melalui mekanisme formal dan berjenjang mulai dari RT/RW, musyawarah desa atau kelurahan, dinas sosial kabupaten/kota, verifikasi oleh Badan Pusat Statistik bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga penetapan oleh bupati atau wali kota sebelum masuk ke DTSEN nasional.
“RT/RW sampai musyawarah desa, ke dinas sosial, BPS kabupaten/kota, pendamping PKH, ditetapkan oleh bupati/wali kota, baru naik ke atas masuk DTSEN,” jelasnya.
Usul dan Sanggah adalah Ibadah Sosial
Gus Ipul menegaskan, proses usul dan sanggah penerima bansos bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.
“Ketika teman-teman memberikan usul dan menyanggah seseorang yang seharusnya dapat atau tidak dapat bansos, itu adalah ibadah yang luar biasa. Sebab data bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keadilan,” pungkasnya.
Menjelang Ramadan, Kemensos memastikan komitmennya untuk menghadirkan data yang semakin presisi sebagai fondasi penyaluran bansos yang adil, tepat sasaran, dan mampu memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. (Red)
