Madani News – Kota Metro tengah berdiri di persimpangan krusial. Di satu sisi, denyut mobilitas dan aktivitas ekonomi warga kian meningkat. Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan justru menunjukkan tren kemunduran yang mengkhawatirkan, sementara struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terjebak dalam dominasi belanja rutin yang menggerus ruang fiskal pembangunan.
Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan Kota Metro ditetapkan sebesar Rp1,087 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkontribusi 33,8 persen atau Rp367,68 miliar. Angka ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal Metro masih rapuh dan sangat bergantung pada transfer pusat.
Ironisnya, di tengah keterbatasan tersebut, kondisi jalan justru memburuk dan menjadi keluhan publik yang viral di media sosial. Indeks Kinerja Jalan Mantap (IKJM) tercatat anjlok dari 82 persen menjadi 70,18 persen, menyisakan sekitar 115,49 kilometer jalan dalam kondisi tidak mantap. Kerusakan kian dipercepat oleh tingginya lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan bertonase berat yang mencapai 50 ton, jauh melampaui daya dukung jalan perkotaan.
Situasi ini bukan sekadar soal estetika kota atau kenyamanan berkendara, melainkan menyentuh keselamatan warga, biaya ekonomi, dan daya saing daerah.
Paradoks Anggaran: Jalan Rusak, Belanja Rutin Membengkak
Di sinilah paradoks anggaran Kota Metro terlihat telanjang. Sebanyak 86,3 persen atau Rp946,88 miliar APBD terserap untuk belanja operasional. Rinciannya, belanja pegawai mencapai Rp372,58 miliar (33,9%), sementara belanja barang dan jasa menembus Rp528,66 miliar (48,2%).
Sebaliknya, belanja modal—yang menjadi kunci pembangunan fisik—hanya memperoleh porsi 5,7 persen atau Rp62,58 miliar, termasuk untuk sektor jalan dan irigasi. Dengan struktur seperti ini, perbaikan jalan tak ubahnya menunggu keajaiban.
Jika pola ini terus dipertahankan, Kota Metro berisiko terjebak dalam jebakan belanja rutin (routine expenditure trap): APBD habis untuk membiayai birokrasi, sementara infrastruktur sebagai tulang punggung ekonomi dibiarkan menua.
Perubahan Kiblat Anggaran: Dari Nyaman ke Produktif
Kondisi ini menuntut keberanian politik dan ketegasan fiskal. Pemerintah daerah didorong melakukan “Perubahan Kiblat Anggaran”—menggeser orientasi belanja dari zona nyaman menuju sektor produktif. Setidaknya ada lima langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan:
-
“Diet” Belanja Rutin
Penghentian sementara rekrutmen pegawai untuk posisi non-krusial serta analisis beban kerja yang objektif terhadap tenaga honorer/non-ASN. Langkah ini selaras dengan mandat Kementerian Keuangan agar belanja pegawai ditekan hingga maksimal 30 persen dalam masa transisi lima tahun. -
Optimalisasi PAD yang Nyata, Bukan Seremonial
Fokus menutup kebocoran pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data, khususnya pada PBB, BPHTB, pajak restoran, dan hotel. Kepatuhan wajib pajak harus dibangun lewat sistem, bukan sekadar imbauan. -
Efisiensi Biaya Tetap Pemerintah
Penggunaan lampu LED untuk PJU, serta pemasangan panel surya di gedung-gedung pemerintah, bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan untuk memangkas belanja listrik jangka panjang. -
Reprioritasi Belanja Modal
Porsi belanja modal perlu dinaikkan secara bertahap hingga minimal 15 persen, dengan alokasi khusus jalan sebesar 7–8 persen dari total belanja daerah. Tanpa keberpihakan anggaran, perbaikan jalan hanya akan menjadi slogan tahunan. -
Agresif Menjemput Dana Pusat
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang matang dan berbasis kebutuhan riil mutlak dilakukan agar usulan perbaikan jalan mudah lolos pendanaan DAK maupun APBN, sehingga tidak sepenuhnya membebani APBD.
Kepemimpinan Diuji di Aspal yang Retak
Wali Kota Metro telah mengakui tantangan dalam mencapai target PAD dan berkomitmen menyesuaikannya dengan potensi riil, bukan sekadar kebutuhan belanja. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, secara tegas mendesak agar perbaikan jalan—terutama di titik-titik krusial seperti Jalan Patimura—menjadi prioritas utama demi keselamatan dan kepentingan publik.
Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Kota Metro mampu memperbaiki jalan, melainkan apakah pemerintah berani menggeser prioritas.
Dengan disiplin fiskal, keberanian melakukan efisiensi, serta pengalihan anggaran dari sektor konsumtif ke sektor produktif, Pemerintah Kota Metro masih memiliki peluang untuk memulihkan kualitas infrastruktur. Jalan yang mantap bukan sekadar bentangan aspal, melainkan fondasi pergerakan ekonomi, keadilan pelayanan, dan martabat kota di Bumi Sai Wawai. (Red–Tim Media Madani News)
