Jakarta, 19 Februari 2026 – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademis. Program ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada pada desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Ketua DPRD Brebes Mohkhammad Taufiq dan Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung di Ruang Kerja Wakil Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat. Kalau sakit, Kemensos harus obati. Kalau sudah sembuh, masukkan ke Sekolah Rakyat,” tegas Agus Jabo.
Seleksi Berbasis Data dan Verifikasi Lapangan
Wamensos menjelaskan bahwa perekrutan siswa dilakukan melalui penjangkauan anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan DTSEN, khususnya desil 1 dan 2. Proses ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat prasejahtera serta memastikan proses seleksi bersih dari praktik titipan maupun nepotisme.
“Tidak boleh ada titipan. Siapa pun tidak boleh menitipkan. Kalau di wilayah ada warga miskin, silakan diusulkan. Nanti Kemensos yang menentukan setelah verifikasi lapangan,” ujarnya.
Setiap usulan akan diverifikasi melalui pengecekan langsung guna memastikan ketepatan sasaran.
Sekolah Berasrama dengan Fasilitas Lengkap
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama jenjang SD, SMP, dan SMA yang dirancang dengan fasilitas lengkap. Sarana yang disediakan meliputi ruang kelas representatif, perpustakaan, lapangan olahraga, asrama, hingga pemenuhan makan bergizi tiga kali sehari.
Setiap siswa juga mendapatkan delapan setel seragam serta fasilitas laptop untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi.
Agus Jabo menambahkan, apabila Sekolah Rakyat didirikan di suatu daerah, maka prioritas penerimaan siswa, guru, dan kepala sekolah akan diberikan kepada warga setempat.
“Kalau Sekolah Rakyat berdiri di Brebes, maka siswanya harus dari Brebes, dari desil 1 dan 2. Guru dan kepala sekolah juga kami prioritaskan dari daerah tersebut,” jelasnya.
Pendampingan Hingga Lulus dan Siap Mandiri
Selain pendidikan akademik dan pembentukan karakter, Sekolah Rakyat juga memberikan pendampingan lanjutan bagi siswa setelah lulus SMA. Siswa dapat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun langsung memasuki dunia kerja.
Kementerian Sosial telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta BP2MI, untuk memastikan lulusan memiliki akses yang luas terhadap pendidikan dan peluang kerja.
“Kalau sudah lulus SMA dan tidak melanjutkan kuliah, mereka bisa langsung bekerja agar membantu menggraduasi orang tuanya dari kemiskinan. Kita mengantarkan mereka sampai lulus dan siap mandiri,” kata Agus Jabo.
166 Titik Rintisan, 104 Sekolah Permanen Dibangun
Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik dengan jumlah 15.954 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di 104 titik dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, dengan memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan ekonomi. (Red)
