Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Pasaman Barat Yulianto, serta Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam, bersama jajaran perangkat daerah lainnya.
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat menyasar kelompok paling rentan yang selama ini kerap luput dari perhatian.
“Sekolah Rakyat ini untuk mereka yang selama ini tidak terlihat (the invisible people), padahal ada di sekitar kita. Mereka tidak bisa makan layak, bahkan tidak mampu menebus ijazah. Ini yang harus kita jemput,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau berpotensi putus sekolah mencapai lebih dari 4 juta orang dan terus meningkat setiap tahun, terutama dari lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi ketiga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dua strategi lainnya adalah mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan masyarakat.
Untuk itu, ia meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, aktif mendukung program tersebut, khususnya dalam penyediaan lahan minimal 7 hektare sebagai syarat pembangunan sekolah berkonsep berasrama (boarding school).
“Target Presiden Prabowo Subianto, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah daerah juga menyampaikan progres kesiapan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melaporkan penyediaan lahan hampir rampung, sementara Kabupaten Klaten menyatakan kesiapan lahan meski harus mengalihkan rencana pembangunan lain.
Dari wilayah timur Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang juga menyatakan dukungan penuh, termasuk penguatan pendamping sosial di lapangan. Sementara Kabupaten Sumenep memastikan kesiapan lintas sektor dalam mendukung implementasi program.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam keseluruhan proses, mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah dari ASN, penjaringan siswa, hingga pengawasan pelaksanaan program.
“Kalau tidak ditangani sekarang, jumlah anak putus sekolah akan terus bertambah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan basis data sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran.
Menurutnya, melalui digitalisasi bantuan sosial berbasis DTSEN, pemerintah berhasil menekan tingkat kesalahan penyaluran bantuan secara signifikan, sehingga program perlindungan sosial menjadi lebih akurat, efektif, dan berkeadilan. (Red/Adv)
