Bandar Lampung – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Sebagai anggota DPRD dan kader partai, berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program MBG dan KMP agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Program ini sangat baik dan berpotensi besar menggerakkan ekonomi desa. Kita harus pastikan pelaksanaannya maksimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Mikdar, Kamis (30/04/2026).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung tersebut menilai, selama ini terjadi ketimpangan dalam perputaran ekonomi nasional yang masih terpusat di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa. Kondisi tersebut mendorong banyak tenaga kerja usia produktif dari daerah untuk merantau karena keterbatasan peluang kerja di desa.
“Perputaran uang selama ini lebih banyak di ibu kota dan kota besar, sementara desa hanya mendapat porsi kecil. Ini yang menyebabkan ketimpangan,” jelasnya.
Mikdar juga merujuk pada pandangan Presiden Prabowo Subianto terkait perlunya pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Untuk itu, pemerintah menghadirkan program strategis seperti MBG dan KMP guna memperkuat distribusi ekonomi yang lebih merata.
Ia menjelaskan, melalui program MBG, setiap kecamatan akan memiliki dapur umum yang dikelola secara sistematis dengan anggaran yang berputar setiap bulan. Bahkan, satu dapur diperkirakan dapat mengelola anggaran hingga Rp1 miliar per bulan.
“Kalau dalam satu kecamatan ada empat sampai lima dapur, berarti ada sekitar Rp5 miliar uang yang berputar setiap bulan. Ini akan langsung berdampak ke masyarakat sekitar, mulai dari tenaga kerja hingga kebutuhan bahan pokok,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai mampu memperkuat ekosistem ekonomi desa. Koperasi tersebut tidak hanya mengelola kebutuhan dapur MBG, tetapi juga distribusi pupuk, sembako, serta kebutuhan masyarakat lainnya.
“Kalau pengelolanya profesional dan mampu memanfaatkan akses permodalan dari perbankan, bukan tidak mungkin koperasi ini bisa berkembang seperti minimarket modern, tapi keuntungannya kembali ke anggota,” tambahnya.
Lebih jauh, Mikdar menilai perputaran anggaran dari APBN melalui program ini dapat mencapai puluhan miliar rupiah per tahun di setiap kecamatan, yang menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Bayangkan, satu kecamatan bisa menerima perputaran uang hingga Rp60 miliar per tahun. Ini peluang besar. Kalau koperasi bisa mengambil keuntungan, maka hasilnya juga kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Kalau nanti ada kendala, itu bukan pada programnya, tapi pada oknum atau pelaksana di lapangan. Maka ini yang harus kita kawal dan perbaiki bersama,” pungkasnya. (Red/Adv)
