Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) terus menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam dan konflik sosial di Maluku Utara secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat kembali stabil.
Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup dasar, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun pascakonflik.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Kemensos memiliki tanggung jawab dalam penanganan sejak masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
“Jika terjadi bencana atau konflik sosial, Kemensos memiliki tugas menangani atau memberikan bantuan pada saat kejadian dan pascakejadian, termasuk pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penanganan Pascabencana dan Pascakonflik Sosial di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Bencana gempa bumi yang terjadi pada 2 April 2026 di Maluku Utara menyebabkan 772 warga Kecamatan Batang Dua mengungsi dan menimbulkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Tercatat 3 gereja dan 60 rumah mengalami rusak ringan, 2 gereja dan 25 rumah rusak sedang, serta 1 gereja dan 28 rumah rusak berat.
Selain bencana alam, konflik sosial juga terjadi pada 3 April 2026 antara warga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 korban jiwa, 1 orang luka berat, dan 5 orang luka ringan. Sebanyak 84 rumah dan 1 gereja terbakar, dengan total 629 jiwa terdampak, di mana 580 orang mengungsi secara mandiri ke hutan saat bentrokan berlangsung.
Dalam penanganannya, Kemensos telah menyalurkan bantuan dari dua lumbung sosial, yakni Gudang Provinsi Maluku Utara dan Gudang Sentra Wasana Bahagia Ternate. Bantuan tersebut mencakup kasur, selimut, paket makanan anak, lauk siap saji, tenda gulung, tenda keluarga, toilet portable, family kit, sandang anak, hingga lampu darurat.
Selain logistik, Kemensos juga memberikan berbagai layanan penunjang pemulihan bagi para penyintas. Layanan tersebut meliputi dapur umum mandiri, fasilitas lingkungan pengungsian, Mandi Cuci Kakus (MCK), layanan laundry, penyediaan air bersih, tempat ibadah, dukungan psikososial, serta layanan hiburan dan kesehatan.
Agus Jabo menjelaskan bahwa penanganan pascabencana dan pascakonflik dilakukan dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pada tahap jangka pendek, fokus penanganan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, layanan dukungan sosial, verifikasi data korban dan kerusakan, serta penambahan buffer stock logistik jika diperlukan.
“Jika diperlukan penambahan buffer stock logistik, silakan Pak Bupati atau Bu Gubernur mengirimkan usulan ke Kemensos agar segera kami tindak lanjuti,” jelasnya.
Untuk jangka menengah, Kemensos menyalurkan bantuan stimulan bagi warga terdampak berupa jaminan hidup, bantuan isi rumah, dan santunan ahli waris. Sedangkan pada tahap jangka panjang, dilakukan penguatan pencegahan konflik berbasis komunitas, termasuk bantuan keserasian sosial, renovasi rumah ibadah, serta dukungan kearifan lokal seperti penyediaan alat kesenian.
Rapat tingkat menteri tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menko Polkam Djamari Chaniago, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap penanganan pascabencana dan pascakonflik di Maluku Utara dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal. (Red)
