Trenggalek – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menempatkan Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu daerah yang dinilai progresif dalam mengintegrasikan kebijakan berbasis data dengan program pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan dalam agenda Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Minggu (29/3/2026).
Di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari kepala desa, operator data, hingga pilar sosial, Gus Ipul menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama seluruh intervensi sosial pemerintah.
“Trenggalek ini sudah berada di jalur yang benar. Tinggal kita pertajam agar data pusat, provinsi, dan daerah benar-benar satu napas,” ujarnya.
Data sebagai Titik Awal Kebijakan
Gus Ipul menekankan bahwa kebijakan sosial tidak lagi bisa bertumpu pada asumsi, melainkan harus berbasis data yang terukur dan terintegrasi.
Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
Ia mengingatkan, selama ini masih terdapat fenomena ketidaktepatan sasaran—di mana masyarakat yang layak justru terlewat, sementara yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan.
“Kalau datanya tidak sama, program sebaik apapun tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Menjangkau “Invisible People”
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyinggung pentingnya menghadirkan negara bagi kelompok yang selama ini tidak terlihat dalam sistem—yang ia sebut sebagai “the invisible people”.
Ia mencontohkan kisah Fadhilla Anggraini Nur Hidayah, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 50 Trenggalek yang kini mampu tampil percaya diri di depan publik.
“Ini bukti bahwa ketika data kita benar, kita bisa menjangkau mereka yang sebelumnya tidak tersentuh,” katanya.
Transformasi Fadhilla menjadi simbol bagaimana intervensi berbasis data mampu mengubah arah hidup seseorang.
Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Mobilitas Sosial
Selain data, Gus Ipul juga menyoroti peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan.
Trenggalek saat ini telah memiliki SRT 50 sebagai tahap rintisan, dan masuk dalam daftar 104 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap pertama secara nasional.
Program ini dirancang tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun ekosistem pembinaan yang terintegrasi.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan, tapi jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera,” ujarnya.
Integrasi Pusat dan Daerah
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan bahwa penguatan data telah menjadi agenda strategis daerah melalui program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) sejak 2016.
Ke depan, Pemkab Trenggalek bahkan berencana memperkuat integrasi dengan pemerintah pusat melalui kolaborasi langsung dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami ingin sistem data ini benar-benar inline, dari desa sampai pusat,” kata Arifin.
Arah Baru Kebijakan Sosial
Gus Ipul menutup dengan penegasan bahwa masa depan kebijakan sosial Indonesia akan ditentukan oleh dua hal utama: ketepatan data dan ketepatan intervensi.
Dengan kombinasi keduanya, pemerintah optimistis dapat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat.
“Kalau data kita presisi, program kita tepat, maka hasilnya pasti nyata,” pungkasnya. (Red/Adv)
