Jakarta – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengingatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama SDM PKH yang digelar secara daring dari Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 6.000 Ketua Tim PKH tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan.
Gus Ipul menegaskan bahwa status pendamping PKH sebagai ASN PPPK merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dengan kinerja optimal dan penuh tanggung jawab.
“Luar biasa kehormatan negara terhadap kita. Luar biasa kepercayaan Presiden kepada kita. Untuk itu tidak ada pilihan lain, ini harus kita balas dengan kerja yang benar, kerja yang baik, kerja yang terukur, kerja yang profesional,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dedikasi para pendamping dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan tidak akan ditoleransi.
“Kami sama sekali tidak ingin ada para pendamping PKH yang diberikan sanksi, tetapi kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Sepanjang tahun 2026, tercatat puluhan kasus pelanggaran disiplin pendamping PKH, mulai dari teguran hingga proses pemberhentian. Menurutnya, hal ini menjadi alarm penting bagi seluruh pendamping untuk terus menjaga disiplin dan integritas.
Dalam arahannya, Gus Ipul kembali menegaskan tiga mandat utama Presiden kepada Kemensos, yaitu pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ia menekankan bahwa pendamping PKH memiliki peran strategis dalam memastikan ketiga mandat tersebut berjalan efektif di lapangan.
“Pendamping PKH adalah penentu keberhasilan program prioritas Presiden. Pendamping PKH adalah wajah negara di hadapan rakyatnya,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya sebatas penyaluran bantuan sosial, tetapi juga harus mendorong perubahan kondisi keluarga secara bertahap. Mulai dari mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, hingga memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis 3A, yakni Ability, Asset, dan Accessibility. Para pendamping diminta untuk tidak hanya menjalankan pertemuan rutin, tetapi juga aktif mengarahkan KPM mengikuti pelatihan, membuka akses peluang usaha, serta meningkatkan kapasitas diri.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan delapan arahan utama yang harus menjadi pegangan pendamping PKH, yaitu:
- Menjaga integritas tanpa kompromi
- Memastikan DTSEN akurat dan jujur
- Mewujudkan bansos tepat sasaran
- Menjaga proses penjangkauan Sekolah Rakyat tetap bersih
- Mendorong graduasi KPM
- Hadir lebih awal di tengah masyarakat
- Bekerja secara profesional
- Memastikan setiap kerja berdampak nyata
“Ukur keberhasilan bukan dari laporan, tapi dari perubahan hidup rakyat,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pendamping PKH untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas.
“Beragam latar, satu barisan,” serunya, disambut serempak oleh para pendamping PKH dari seluruh Indonesia. (Red/Adv)
