Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menyusun strategi konkret guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas fiskal daerah menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menjelaskan bahwa penurunan dana transfer dan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang kini langsung disalurkan ke kabupaten/kota menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi harus berupaya mandiri dalam menggenjot penerimaan daerah.
“APBD 2026 kita memang harus memperhatikan kondisi transfer pusat yang berkurang, termasuk kebijakan DBH yang sekarang langsung ke kabupaten/kota. Karena itu, kita harus berusaha meningkatkan penerimaan daerah, tidak hanya dari pajak, tapi juga dari sektor non-pajak,” ujar Elly, Jumat (29/8/2025).
Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menekankan pentingnya mempersiapkan perangkat hukum sejak dini, seperti peraturan daerah (perda) dan regulasi turunan lainnya. Salah satu potensi yang disoroti adalah penataan sektor pertambangan yang selama ini banyak beroperasi tanpa legalitas.
“Masih banyak retribusi yang bisa kita gali. Misalnya, tambang-tambang ilegal bisa kita legalkan dengan payung hukum. Jangan hanya terfokus pada pajak, tapi juga pada pengelolaan aset daerah yang selama ini belum maksimal. Kalau perlu, bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih efisien,” jelasnya.
Selain itu, Elly juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD. Menurutnya, masih ada potensi kebocoran, terutama dalam pengelolaan sewa aset daerah.
“Seluruh OPD penghasil PAD harus benar-benar maksimal. Selama ini masih banyak kebocoran, contohnya sewa-sewa gedung yang tidak optimal. Ke depan, ini harus kita benahi agar kontribusi PAD semakin besar,” pungkasnya.
Ia menambahkan, kondisi efisiensi anggaran yang selama ini menghambat realisasi program kerja sejumlah OPD harus menjadi motivasi untuk mencari sumber PAD baru. Hal ini penting agar Lampung tidak lagi terlalu bergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat. (Red/Adv)
