Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut sejalan dengan semangat kolaborasi yang mengemuka dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-8 Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Senin (22/06/2026).
Menurut Ketua DPRD Lampung, Musprov APINDO menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi Provinsi Lampung.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
DPRD Provinsi Lampung menilai pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Lampung, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan.
Potensi besar yang dimiliki daerah, menurutnya, harus mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi melalui pengembangan hilirisasi dan penguatan industri berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pada sektor produksi, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Selain itu, pengembangan ekonomi desa dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Aktivitas ekonomi yang tumbuh dari desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Ketua DPRD Lampung juga memberikan perhatian terhadap penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Menurutnya, dukungan terhadap akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta perluasan pasar menjadi faktor penting agar UMKM mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
Di sisi lain, pembangunan sumber daya manusia juga dinilai harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
DPRD Provinsi Lampung turut mengapresiasi capaian positif perekonomian daerah yang ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan investasi, aktivitas perdagangan yang terus berkembang, serta surplus neraca perdagangan. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Lampung untuk terus memperkuat daya saing daerah dan menarik lebih banyak investasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mendukung berbagai kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat sektor riil, mempercepat hilirisasi industri, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Lampung diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata menuju Indonesia Emas 2045. (Red/Adv)
