Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Miswan Rody, mengkritik pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Provinsi Lampung pada Senin (14/7/2025) yang dinilainya tidak menyasar inti persoalan yang tengah dihadapi petani singkong. Dalam kunjungan tersebut, tidak ada agenda peninjauan ke industri pengolahan singkong berskala besar yang selama ini dinilai sangat berpengaruh terhadap harga di tingkat petani.
“Jika tujuannya untuk memahami persoalan tata niaga singkong, maka seharusnya perusahaan-perusahaan besar seperti PT Bumi Waras (BW) juga masuk dalam agenda kunjungan. Karena justru di situlah letak pengendali harga,” ujar Miswan, Rabu (15/7/2025).
Sebagai anggota Fraksi NasDem sekaligus bagian dari Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Miswan menegaskan bahwa tanpa keterlibatan perusahaan besar dalam proses pengambilan kebijakan, solusi yang ditawarkan akan jauh dari harapan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi. Harus ada keseimbangan dalam menyusun solusi. Industri besar adalah aktor utama dalam ekosistem niaga singkong. Ketika mereka tidak disentuh, maka upaya perbaikan bisa kehilangan arah,” tegasnya.
Kritik Terhadap Pendekatan Pemerintah Pusat
Miswan juga mempertanyakan pendekatan pemerintah pusat yang menurutnya terlalu fokus pada audiensi dengan petani, tanpa mengimbangi dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas industri.
“Mendengar suara petani tentu penting, tetapi memahami bagaimana mekanisme industri bekerja juga krusial. Ini agar kebijakan yang lahir nanti benar-benar aplikatif dan menjawab persoalan riil,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa penurunan harga singkong di Lampung dalam beberapa waktu terakhir dipicu oleh dominasi korporasi besar dalam rantai distribusi dan pembentukan harga pasar.
“Saya turun langsung ke lapangan, termasuk ke wilayah sekitar PT Bumi Waras. Keluhan petani sangat jelas: ketimpangan dalam pengelolaan tata niaga, dan belum adanya pengawasan maksimal dari pemerintah,” ucapnya.
Miswan berharap ke depan kunjungan kerja dari lembaga pusat dapat lebih terarah, menyentuh titik-titik kunci yang berkaitan langsung dengan hulu-hilir industri, dan tidak hanya bersifat seremonial. (Red/Adv)
