Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh untuk mengawal enam tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan, terkait pendidikan gratis tanpa diskriminasi hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Aksi yang digelar Senin (23/2/2026) itu berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Lampung sejak pukul 11.30 WIB. Setelah menyampaikan aspirasi selama kurang lebih 45 menit, aparat kepolisian membuka akses sehingga massa diperkenankan masuk ke halaman kantor dewan untuk berdialog langsung dengan pimpinan DPRD.
Sekitar pukul 13.00 WIB, massa aksi diterima Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Wakil Ketua I Kostiana, serta sejumlah anggota DPRD, antara lain Yanuar Irawan, Ketut Romeo, Syukron Muhtar, Lesty Putri Utami, Budhi Condro Wati, dan Ketut Dewi Nadi. Turut hadir jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thomas Amirico.
Enam Tuntutan Strategis Mahasiswa
Dalam orasinya, Ketua BEM Universitas Lampung, Aditya Putra Bayu, menyampaikan enam tuntutan utama:
- Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara.
-
Mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat dan tanpa diskriminasi.
-
Menambah anggaran pendidikan secara nyata dan transparan.
-
Meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
-
Memindahkan siswa SMA Siger Bandar Lampung ke sekolah berlegalitas resmi dengan jaminan beasiswa.
-
Mendorong regulasi pajak progresif untuk menopang anggaran pendidikan.
“Ini tuntutan kami kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Aditya di hadapan pimpinan dewan.
DPRD Siap Kawal dan Awasi Implementasi
Menanggapi aspirasi tersebut, Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar tuntutan mahasiswa tidak berhenti pada forum dialog semata.
“Kami DPRD sebagai pengawas akan menyampaikan dan mengawal aspirasi teman-teman agar dapat diimplementasikan. Seluruh aspirasi kami terima dengan baik,” ujarnya.
Ia menekankan, komitmen tersebut akan diwujudkan melalui pembahasan kebijakan dan penganggaran, khususnya dalam APBD 2026.
Soroti SMA Siger dan Gaji Guru Honorer
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, mengungkapkan pihaknya telah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap anggaran pendidikan, termasuk upaya penghapusan pungutan komite sekolah di SMA dan SMK negeri.
Ia juga menyoroti persoalan legalitas SMA Siger Bandar Lampung yang dinilai belum memiliki dasar hukum formal. DPRD meminta Dinas Pendidikan menjelaskan kronologi persoalan dan memastikan siswa tidak menjadi korban kebijakan yang keliru.
“Jangan sampai anak-anak yang sudah bersekolah justru dirugikan. Harus ada solusi konkret, termasuk relokasi ke sekolah resmi dan jaminan keberlanjutan pendidikan mereka,” kata Yanuar.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih menerima gaji sangat minim, bahkan disebut hanya sekitar Rp200 ribu per bulan.
Menurutnya, Komisi V akan mendorong peningkatan anggaran pendidikan 2026 agar lebih proporsional, sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.
“Sekolah gratis saat ini baru bisa menjangkau SMA dan SMK negeri karena keterbatasan fiskal. Namun anggaran pendidikan 2026 masih dalam pembahasan dan akan kami perjuangkan agar lebih kuat,” ujarnya.
Aspirasi Disampaikan, Aksi Berakhir Tertib
Setelah dialog berlangsung, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. DPRD Lampung memastikan komunikasi dengan mahasiswa akan terus dibuka sebagai bagian dari partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
Momentum ini dinilai menjadi pengingat bahwa reformasi sektor pendidikan bukan sekadar janji, melainkan agenda mendesak untuk memastikan akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lampung. (Red/Adv)
