Madani News – Selamat Datang di Metro, Kota “Amfibi”
Februari 2026. Hujan turun lagi. Di layar Command Center Pemkot, indikator mungkin berwarna hijau ceria. Tapi di Hadimulyo Timur (Bedeng 22a), warga sedang sibuk memindahkan kulkas ke atas meja.
Sebagai orang properti, saya menangis melihat nilai aset tanah di sini terjun bebas. Sebagai pegiat AI, saya tertawa miris melihat kontradiksi ini.
Sebagai seorang yang bergelut di dunia Properti dan Kecerdasan Buatan (AI), saya, Ahmad Satibi, melihat kota ini sedang mengalami stroke perencanaan. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), sebagai otak dari tubuh kota ini, sepertinya sedang mengalami disfungsi kognitif. Mereka merancang masa depan dengan data masa lalu yang kedaluwarsa. Mereka bicara tentang algoritma “Metro Ceria” 1, sementara parit di depan rumah warga tersumbat sampah dan sedimen setebal dosa masa lalu.
Kita punya jargon “Metro Ceria” yang ganti baju jadi “Metro Bahagia”.
Tapi realitasnya? Kita hidup di kota yang Schizophrenic. Tubuhnya ada di kubangan lumpur kolonial, tapi kepalanya halusinasi di awan digital.
Mari kita bedah borok ini satu per satu. Siapkan kopi pahit, karena faktanya memang pahit.
Kutukan Ir. Swam dan Dosa Melawan Gravitasi
Sekarang, tahun 2026. Sawah-sawah di Bedeng 22a (Hadimulyo Timur) sudah berubah jadi beton. Jadi perumahan subsidi. Jadi ruko tempat orang jualan skincare. Tapi infrastrukturnya? Masih pakai cetak biru zaman Kompeni.
Kita ini bangsa yang durhaka pada sejarah. Kita paksa tanah yang kodratnya sawah jadi kota, tapi kita lupa ganti “celana dalamnya”. Irigasi itu fungsinya memasukkan air. Drainase kota fungsinya membuang air. Dua hal yang bertolak belakang seperti minyak dan air. Tapi Bappeda dan Dinas PUTR Metro, dengan kenaifan yang menggemaskan, mencoba menggabungkan keduanya.
Mari bicara teknis. Sederhana saja.
Metro itu kota buatan Belanda (1937). Arsiteknya Ir. Swam. Dia bikin kanal “Ledeng” tujuannya satu: Irigasi Sawah.
Hukum fisikanya: Air kanal harus TINGGI supaya bisa mengalir turun ke sawah. Sekarang, 2026. Sawah itu sudah jadi rumah Anda di Hadimulyo.
Elevasi rumah Anda sekarang LEBIH RENDAH dari kanal.
Saat hujan, air di rumah Anda mau lari ke mana? Ke kanal? Tidak bisa. Kanalnya lebih tinggi. Air terjebak. Trapped.
Ini namanya Backwater Effect.
Warga Hadimulyo Timur dipaksa tinggal di dalam akuarium raksasa. Mereka menunggu air surut lewat penguapan, seolah-olah sedang menunggu wahyu turun.
Bappeda dan Dinas PUTR tahu ini? Harusnya tahu. Tapi apa solusinya?
Mereka cuma anggarkan Rp 5,1 Miliar buat drainase. Itu cuma cukup buat bikin parit beton 2 kilometer.
Padahal yang rusak 50 kilometer.
Mereka masih mengandalkan gravitasi. Padahal gravitasi tidak bisa disogok. Air tidak akan naik ke atas kecuali dipompa.
Tanpa POLDER (Pompa), Hadimulyo adalah akuarium abadi.
Anda memaksa infrastruktur sawah melayani kota beton. Itu bodoh. Itu sama seperti memaksa kerbau menarik kereta api cepat Whoosh.
Tapi kalau proyek pengerukan sedimen (Opex)? Tidak seksi. Tidak ada pita yang digunting. Kerjanya kotor, bau lumpur. Hasilnya “cuma” parit jadi bersih. Makanya, anggaran pemeliharaan ditaruh di dasar laci.
Akibatnya? Infrastruktur irigasi yang dibangun mahal-mahal oleh Belanda dan proyek sebelumnya hancur karena tidak dirawat. Sedimentasi menumpuk. Sampah menggunung. Dan ketika banjir datang, pejabat pura-pura kaget. “Lho, kok banjir lagi?”
Ya iya lah banjir, Bambang! Lha wong paritnya Anda biarkan jadi pot tanaman!
Fakta teknisnya menyakitkan: Dokumen Renja PUTR 2024-2026 tidak mencantumkan rencana pembangunan stasiun pompa raksasa yang krusial itu. Mereka masih mengandalkan gravitasi.4 Padahal gravitasi tidak bisa disuap, Pak! Air tidak akan mengalir ke atas kecuali dipompa. Ini fisika dasar, bukan ilmu gaib.
Anatomi Anggaran – Politik “Receh” di Tengah Krisis
Ketika Kas Daerah Kosong: Sebuah Aib
Jika banjir adalah bencana alam (plus kebodohan), maka “Gagal Bayar” proyek 2025 adalah murni kejahatan manajerial. Bayangkan. Kontraktor sudah kerja. Tukang sudah memeras keringat. Material sudah dipasang. Proyek sudah jadi 100%. Giliran mau nagih di akhir 2025… ZONK. Kas daerah kosong.2
Wali Kota Metro menyebut ini sebagai “Dinamika Fiskal” dan “Hal Wajar”.5 Excuse me? Wajar? Kiky Saputri pasti gatal mulutnya: “Pak Wali, kalau Bapak makan di warteg, kenyang, terus pas mau bayar Bapak bilang ‘Bu, maaf ini dinamika dompet saya, saya bayar tahun depan ya’, kira-kira Bapak dilempar cobek nggak sama ibunya?”
Ini bukan dinamika. Ini Inkompetensi.
Bappeda merencanakan belanja, tapi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) gagal mengelola cashflow. Mereka membuat kontrak tanpa memastikan uangnya ada (cash availability). Mereka gali lubang, tapi lupa nyiapin tanah buat nutupnya.
Dampak Domino: Piring Nasi yang Kering
Kasihan. Sungguh kasihan. Yang menderita bukan kontraktor bos besar. Mereka masih punya tabungan. Tapi lihat ke bawah. Sub-kontraktor. Toko material kecil. Tukang aduk semen. Kuli panggul. Mereka tidak dibayar karena bosnya tidak dibayar Pemkot.2 “Piring nasi mereka kering,” begitu laporan media.2 Ekonomi Metro macet. Daya beli hancur. Dan parahnya, APBD 2026 yang harusnya buat program baru, sekarang tersandera. Harus dipakai bayar utang tahun lalu (Tunda Bayar). Infrastruktur 2026 dipangkas 30%.5 Fasilitas rakyat jadi tumbal lagi. Lingkaran setan.
Infirastruktur Jalan – Wisata “Jeglongan Sewu”
Anggaran Rp 5,1 Miliar: Lelucon yang Tidak Lucu
Mari kita bedah dompet Pemkot Metro. Angkanya jelas. Tidak bisa bohong. Total alokasi anggaran pengelolaan drainase tahun 2024 hanya sekitar Rp 5,1 Miliar.4 Anda tidak salah baca. Lima miliar. Untuk sebuah kota yang setiap tahun tenggelam? Itu bukan anggaran. Itu uang jajan.
Coba kita hitung. Biaya pembangunan drainase beton (U-Ditch) standar tinggi itu mahal. Dengan uang Rp 5,1 Miliar, paling-paling cuma dapat kurang dari 2 kilometer drainase.4 Padahal, panjang total Jaringan Irigasi Tersier (JIT) di Metro adalah 172.116 meter (172 km).4 Yang rusak berat ada 50,5 km (29,48%).4
Logikanya di mana? Yang rusak 50 km. Uangnya cuma cukup buat 2 km. Sisanya 48 km mau diapakan? Didoakan? Target Operasi & Pemeliharaan (OP) di dokumen Renja hanya 3.000 meter.4 Ini gila. Ini bukan perencanaan. Ini perjudian nasib. Bappeda seolah melempar dadu, berharap tahun ini hujan tidak deras. Tapi alam tidak main dadu. Saluran mampet = Banjir. Titik.
Jalan Soekarno – Hatta: Jalur Neraka
Jalan Soekarno Hafla, Nama pahlawan besar pendiri bangsa. Tapi kondisinya? Menangis darah. Lubang di mana-mana. Saat hujan, lubang tertutup air. Jadi jebakan Batman. Mobil patah as. Truk terguling. Kenapa rusak terus? Karena drainasenya buruk. Air menggenang di aspal. Musuh utama aspal adalah air. Anak Teknik Sipil semester 1 juga tahu itu. Tapi Pemkot dan Provinsi main ping-pong. “Ini jalan Provinsi,” kata Pemkot. “Ini tanggung jawab kota ngurus drainasenya,” kata Provinsi.5 Rakyat? Jadi bola pingpongnya. Hancur di tengah.
Jalan Pattimura: Sarkasme Warga
Di Metro Utara, Jalan Paflimura sudah jadi legenda. Legenda buruk. Warga sudah sampai tahap putus asa yang kreatif. Mereka menanam pohon pisang di tengah jalan.8 Mereka mancing lele di kubangan aspal.9 Itu bukan lucu-lucuan. Itu teriakan frustrasi. Itu tamparan keras buat muka pejabat. Ketika rakyat sudah menertawakan penderitaannya sendiri, itu tandanya pemerintah sudah kehilangan legitimasi moral.
Capex vs Opex: Penyakit Gunting Pita
Ada penyakit kronis dalam birokrasi kita: Fetisisme Proyek Baru.
Dalam istilah manajemen, ini disebut ketimpangan Capex (Capital Expenditure/Belanja Modal) vs Opex (Operational Expenditure/Belanja Pemeliharaan).
Pejabat Bappeda dan PUTR lebih suka menganggarkan proyek fisik baru (Capex). Kenapa? Karena kelihatan. Ada seremonial peletakan batu pertama. Ada foto gunting pita di koran lokal. Ada “kue” yang bisa dibagi.
Tapi kalau proyek pengerukan sedimen (Opex)? Tidak seksi. Tidak ada pita yang digunting. Kerjanya kotor, bau lumpur. Hasilnya “cuma” parit jadi bersih. Makanya, anggaran pemeliharaan ditaruh di dasar laci.
Akibatnya? Infrastruktur irigasi yang dibangun mahal-mahal oleh Belanda dan proyek sebelumnya hancur karena tidak dirawat. Sedimentasi menumpuk. Sampah menggunung. Dan ketika banjir datang, pejabat pura-pura kaget. “Lho, kok banjir lagi?”
Ya iya lah banjir, Bambang! Lha wong paritnya Anda biarkan jadi pot tanaman!
Sampah dan Bau Busuk Birokrasi.
TPAS Karangrejo: Bom Waktu
Kita bicara Smart City, kita bicara aplikasi “Tanah Harapan”, tapi pengelolaan sampah kita masih Open Dumping. Sampah ditumpuk begitu saja di TPAS Karangrejo.4 Kuno. Primitif. Bau? Jangan tanya. Sampai ke ulu hati. Lindi (air sampah)? Merembes ke tanah warga.
Meracuni air tanah. Sempat ada aksi boikot warga. Truk sampah dilarang masuk.10 Kota Metro sempat jadi lautan sampah. Itu peringatan keras. “Hei Pemkot, kami ini manusia, bukan tikus!”
Pemkot janji bikin Sanitary Landfill. Janji perbaiki jalan akses. Janji tinggal janji. Realisasinya lambat seperti siput stroke.11 Padahal, teknologi Waste-to-Energy sudah ada. Tapi lagi-lagi, “Tidak ada anggaran”. Selalu itu alasannya. Padahal buat bikin aplikasi baru demi piala, anggaran selalu ada.
Komedi Putar Aplikasi: Ceria, Bahagia, dan Dia Lagi
Pindah ke “Smart City”.
Dulu ada “Metro Ceria”. Kartunya dibagi-bagi.
Sekarang muncul “Metro Bahagia”. Kartunya dibagi-bagi lagi. Isinya? Sama. Basis datanya? Sama. Vendornya? “Dia lagi, dia lagi”. Alamat vendornya sama, orangnya sama, cuma ganti casing.
“Pak Pejabat, ini rakyat butuh solusi banjir, bukan ganti nama grup WhatsApp! Kalau aplikasinya diganti nama jadi ‘Metro Surga’ pun, kalau paritnya mampet, kami tetap hidup di neraka bocor! Itu anggaran bikin aplikasi baru mending buat beli pompa air, Pak. Minimal kalau kami tenggelam, kami tenggelam sambil ‘Bahagia’ lihat pompa nyala, bukan sambil buka aplikasi loading lama.”
Dan puncak komedinya: Aplikasi “Tanah Harapan”.
Bappeda dapat piala Bhumandala. Katanya Decision Support System (Sistem Pendukung Keputusan).
Keputusan apa yang didukung? Keputusan membiarkan banjir?
Yang paling lucu, Bappeda menunjuk dirinya sendiri jadi Super Admin. Menggeser Diskominfo.
Perencana mau jadi operator server. Mau jadi wasit sekaligus pemain. Ini bukan Smart City. Ini Ego-Sektoral 4.0.
Misteri “Kas Gaib” & Pesulap Anggaran
Ini bagian paling gelap. Tragedi “Gagal Bayar” akhir 2025.
Kontraktor sudah kerja 100%. Tukang sudah keringatan. Giliran nagih, kas daerah KOSONG. Wali Kota bilang ini “Dinamika”.
Dinamika ndasmu!
Mari kita hubungkan titik-titiknya (Connecting the Dots):
- PAD Seret: Pendapatan asli daerah tidak capai target (kurang Rp 40 Miliar).
- Belanja Naik: Anehnya, di Anggaran Perubahan (APBD-P), belanja malah digas
- Kas Gaib: Dari mana uang buat belanja tambahan itu? Diduga ada input “Pendapatan Halusinasi” ke dalam sistem SIPD.
Siapa yang bisa input angka gaib ini? Super Admin.
Apakah ini alasan Bappeda/TAPD ngotot jadi Super Admin? Supaya bisa mem-bypass validasi ketersediaan kas?
Sistem diakali supaya terlihat “imbang” (balance) biar proyek titipan “Aktor XXX” bisa masuk lelang.
Akibatnya? Kontraktor pegang SPK (Surat Perintah Kerja) bodong. Kerja beneran, dibayar
pakai angin.
Ini bukan kesalahan administrasi. Ini Kejahatan Kerah Putih Berbasis Aplikasi.
Aplikasi yang katanya untuk transparansi, malah dipakai untuk melegitimasi tipu-tipu anggaran
Matinya Rasa & Aktor Tangan Besi
Di balik angka digital itu, ada jiwa yang mati.
Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ilmu keselamatan. Pemimpin itu harusnya menyelamatkan.
Tapi Metro dikuasai “Aktor XXX”. Sosok tangan besi tanpa NIP yang bisa mengacak-acak daftar proyek dinas.
Bappeda merencanakan sampai botak, tapi secarik kertas dari Tuan XXX yang berlaku.
“Cuk, negeri ini lucu. Yang punya SK jadi wayang, yang nggak punya SK jadi dalang. Pejabatnya cuma badut, sutradaranya orang di balik layar.”
Kalian para birokrat, masih bangga dengan warisan kolonial?
Kalian memuja kanal Belanda, tapi mental kalian mental Inlander. Mental budak.
Disuruh Tuan XXX manggut-manggut. Rakyat menjerit kalian sumpal pakai jargon “Bahagia”. Sejarah itu untuk evaluasi, bukan untuk romantisme buta.
Berhenti jadi Mandor Hindia Belanda. Mulailah jadi Pelayan Republik Indonesia. Metro hari ini adalah kota yang kehilangan Rasa.
Kota itu harusnya menyelamatkan warganya. Melindungi dari hujan, panas, dan rasa takut. Tapi Metro adalah kota yang Cemas.
Cemas hujan turun. Cemas lewat jalan gelap. Cemas kontraktor tidak dibayar.
Aplikasi “Tanah Harapan” hanyalah berhala digital baru. Sebuah simulacra.
Di layar monitor Bappeda, kota terlihat rapi, berwarna-warni dengan peta tematik. Tapi di lapangan, kota ini bau sampah, becek, dan penuh lubang.
Pejabat Bappeda lebih sibuk menjadi Super Admin di dunia maya daripada menjadi pelayan di dunia nyata.
Rekomendasi Waras (Kalau Masih Mau Didengar):
- Kembalikan Fungsi Diskominfo & Bubarkan Super Admin: Bappeda, stop main “One Man Show”. Serahkan pengelolaan data ke Jangan monopoli akses sebagai Super Admin. Transparansi itu butuh pembagian kekuasaan, bukan pemusatan. Kembalikan data ke Diskominfo. Bappeda fokus mikir, jangan mainan server.
- Audit Aplikasi “Tanah Harapan”: Apakah algoritma SDSS-nya benar bekerja? Atau cuma menampilkan peta statis? Gunakan AI untuk audit, saya siap bantu gratis.
- Revolusi Drainase (Stop Gravitasi): Akui saja Hadimulyo itu Jangan mimpi air ngalir sendiri. Bangun POLDER (Kolam Retensi + Pompa Besar). Anggarkan Rp 50 Miliar, bukan Rp 5 Miliar. Potong anggaran perjalanan dinas dan seremoni penghargaan kalian!
- Bayar Hutang Rakyat: Prioritaskan pembayaran ke kontraktor Jangan biarkan piring nasi tukang kering.
- Stop Pencitraan: Rakyat tidak butuh piala Rakyat butuh selokan yang tidak mampet dan jalan yang tidak berlubang.
- Revisi Masterplan Drainase: Implementasikan rekomendasiuntuk membangun sistem Polder (pompa dan kolam retensi) di Akui bahwa gravitasi sudah tidak bisa diandalkan. Gunakan data dari “Tanah Harapan” untuk menentukan lokasi polder secara presisi.
- Pemisahan Jalur Air: Pisahkan secara tegas saluran irigasi pertanian (kewenangan provinsi/pusat) dengan drainase pemukiman (kewenangan kota) untuk menghindari Backwater Effect.
Belajarlah dari Payungi
Di tengah kegilaan ini, ada kewarasan di Yosomulyo. Payungi.
Rakyat bergerak sendiri. Tanpa “Tanah Harapan”, tanpa “Kas Gaib”, tanpa “Aktor XXX”. Mereka sukses. Dunia mengakuinya.
Tapi Payungi luput dari baseline perencanaan Bappeda.
Kenapa? Karena di Payungi tidak ada proyek yang bisa dikorupsi? Karena Payungi terlalu jujur?
Payungi tidak lahir dari aplikasi. Ia lahir dari gotong royong warga membersihkan semak belukar.
- Pengakuan Global: Tanpa bantuan algoritma canggih, Payungi justru mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi objek riset global.16
- Ekonomi Welas Asih: Payungi mempraktikkan inklusi nyata (pedagang lansia, difabel) yang gagal dicapai oleh algoritma bantuan sosial “Metro Ceria” yang kaku.11
- Resiliensi: Ketika APBD macet karena “gagal bayar”, ekonomi di Payungi tetap berputar karena berbasis pada uang tunai dan kepercayaan antar-warga (social capital), bukan pada kontrak pemerintah.
Kota Metro punya potensi luar biasa. Warganya cerdas, kritis, dan tangguh.
Yang kita butuhkan bukan pemimpin yang jago bikin singkatan program atau kolektor piala.
Kita butuh pemimpin yang berani kotor masuk parit, berani menolak cukong “Aktor XXX”, dan berani jujur pada data, bukan memanipulasinya lewat akun Super Admin.
Kepada Bappeda dan Pemkot: Kalau tulisan ini pedas, itu karena kami sayang. Kami tidak mau Metro tenggelam.
Tapi kalau kalian bebal, ingat satu hal:
Jejak digital itu abadi, dan karma tidak butuh SK Wali Kota.
Wallahualam bisawab.
Salam Properti, Salam AI, Salam Jancuk.
Penulis : (Ahmad Satibi)
Disclaimer: Opini ini ditulis berdasarkan data riset, fakta lapangan, dan kegelisahan warga. Tidak ada maksud menyudutkan personal, melainkan kritik keras terhadap sistem yang bobrok. Kalau Bappeda tersinggung, silakan cek lagi dashboard “Tanah Harapan” anda, apakah sudah ada fitur deteksi rasa malu? Disusun dengan bantuan kecerdasan buatan, karena kecerdasan alami birokrasi sedang “Error 404: Conscience Not Found”.)
